Praktik yang diduga masih terjadi itu dinilai memicu antrean panjang, menghambat pelayanan, serta merugikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan BBM.
Tokoh pemuda Desa Air Saga, Pifin Heriyanto, mendesak pengelola SPBU, instansi terkait, hingga aparat pengawas segera mengambil langkah tegas untuk menertibkan dugaan praktik tersebut.
Menurutnya, persoalan itu tidak boleh terus dibiarkan karena berpotensi menimbulkan keresahan hingga memicu konflik di tengah masyarakat.
“Pengisian BBM secara berulang-ulang ini sudah sangat meresahkan. Masyarakat yang benar-benar membutuhkan BBM harus mengantre lebih lama akibat ulah segelintir pihak yang diduga memanfaatkan celah dalam sistem
Jika terus dibiarkan, bukan tidak mungkin akan terjadi gesekan dan konflik di lapangan,” ujar Pifin, Kamis (25/6/2026).
Pifin juga mempertanyakan efektivitas penerapan sistem barcode yang selama ini diberlakukan pemerintah sebagai instrumen pengawasan distribusi BBM bersubsidi.
Menurutnya, apabila sistem berjalan sesuai mekanisme, dugaan pengisian berulang semestinya dapat dicegah.
“Seharusnya dengan sistem barcode, pengisian berulang-ulang tidak lagi terjadi. Namun faktanya di lapangan masih ditemukan kendaraan yang diduga melakukan pengisian berkali-kali. Ini menjadi pertanyaan besar, apakah ada kelemahan sistem, atau justru ada oknum operator yang membandel dan sengaja membiarkan praktik tersebut berlangsung,” katanya.
Ia menegaskan, dugaan tersebut perlu menjadi perhatian serius seluruh pihak yang bertanggung jawab terhadap pengawasan distribusi BBM.
Pengawasan, menurutnya, harus diperketat agar tidak ada penyalahgunaan yang merugikan masyarakat.
Pifin meminta pengelola SPBU maupun instansi terkait tidak menutup mata terhadap persoalan tersebut.
Apabila ditemukan adanya pelanggaran, baik yang dilakukan oleh pengguna maupun petugas, proses penindakan harus dilakukan secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku.
“Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem pengawasan distribusi BBM. Jika ada oknum yang bermain, baik pengguna maupun petugas, harus ditindak tegas.
BBM subsidi adalah hak masyarakat yang berhak, bukan untuk dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan pribadi,” tegasnya.
Menurut Pifin, antrean panjang serta dugaan pengisian BBM berulang di SPBU Jalan Gatot Subroto bukan merupakan persoalan baru.
Karena itu, ia mendorong dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan maupun pelaksanaannya di lapangan agar kejadian serupa tidak terus berulang.
Ia menilai penertiban bukan bertujuan menghambat aktivitas masyarakat, melainkan memastikan distribusi BBM berlangsung tertib, adil, dan tepat sasaran.
“Penertiban ini bukan untuk menghambat aktivitas masyarakat, tetapi untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan keamanan dalam pelayanan BBM.
Negara sudah menyiapkan sistem pengawasan, maka sistem itu harus dijalankan dengan benar. Jika masih terjadi pengisian berulang, berarti harus ada evaluasi secara menyeluruh,” ujarnya.
Pifin berharap pihak pengelola SPBU, instansi pengawas, serta aparat terkait segera melakukan pemeriksaan dan pengawasan lebih ketat terhadap dugaan praktik tersebut.
Langkah itu dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan distribusi BBM bersubsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak pengelola SPBU maupun instansi terkait mengenai dugaan praktik pengisian BBM secara berulang tersebut.
Media ini akan terus berupaya memperoleh konfirmasi guna memenuhi prinsip keberimbangan informasi kepada pihak terkait. (Tim).
