Kelapa, Penababel.web.id – Fasilitas negara yang sejatinya dibangun untuk mendukung sektor pertanian di Kabupaten Bangka Barat kini menjadi sorotan tajam. Masyarakat Desa Kelapa secara terbuka mempertanyakan asas kemanfaatan bangunan Rumah Dinas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pertanian yang berlokasi di kawasan Landbouw, Desa Kelapa, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat.
Berdasarkan fungsi kelembagaan, rumah dinas tersebut merupakan aset daerah yang diperuntukkan bagi pegawai atau penyuluh dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bangka Barat. Penempatannya pun sengaja dibuat satu area dengan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) guna mempermudah fungsi pengawasan serta koordinasi penyuluhan di lapangan.
Namun, fakta di lapangan menunjukkan kondisi yang bertolak belakang. Sejak awal rampung pembangunan hingga saat ini, fasilitas kedinasan tersebut sama sekali tidak pernah difungsikan alias terbengkalai. Pantauan di lokasi pada Selasa (7/7/2026), seluruh area bangunan telah tertutup rapat oleh semak belukar dan ilalang yang tingginya menutupi fisik bangunan.
Tidak berhenti pada persoalan aset yang telantar, warga setempat juga menaruh kecurigaan atas aktivitas program peternakan sapi dan pengadaan pakan di kawasan Landbouw tersebut. Masyarakat menilai jalannya program kedinasan ini sarat akan kejanggalan.
Padahal, jika merujuk pada data kebijakan anggaran, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2024 telah mengajukan usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bidang pertanian dengan nilai fantastis, mencapai Rp11,8 miliar. Anggaran belasan miliar tersebut diklaim sebagai bentuk komitmen Pemkab Bangka Barat setelah berkoordinasi langsung dengan Kementerian Pertanian RI untuk mendongkrak ketahanan pangan serta fasilitas peternakan.
Secara yuridis dan teknis, pengelolaan anggaran tersebut mencakup beberapa poin krusial :
• Fokus DAK 2024: Alokasi dana diplot oleh Dinas Pertanian untuk merealisasikan peningkatan populasi hewan ternak, jaminan ketersediaan pakan, serta pembangunan prasarana penunjang.
• Skema Integrasi Sapi-Sawit: Kecamatan Kelapa dibidik sebagai target utama penerapan pola integrasi sapi-sawit dengan menggandeng perusahaan perkebunan. Konsepnya, kotoran sapi diolah menjadi pupuk, sementara pelepah sawit dijadikan pakan murah guna menekan biaya operasional.
Melihat besarnya potensi regulasi anggaran yang dikucurkan, realisasi di lapangan yang dinilai minim asas kemanfaatan ini memicu tanda tanya besar dari warga mengenai transparansi penggunaan dana publik tersebut.
Guna memenuhi asas perimbangan informasi (cover both sides) dan melakukan verifikasi atas keluhan publik, upaya konfirmasi telah dilakukan kepada pihak Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bangka Barat.
Konfirmasi dilayangkan guna memperjelas status tata kelola aset Rumah Dinas UPT yang terbengkalai serta laporan ketidaksesuaian pelaksanaan program peternakan sapi di kawasan Landbouw Kelapa.
Namun, hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bangka Barat belum memberikan respons maupun jawaban resmi terkait permohonan klarifikasi yang diajukan oleh masyarakat. (TimPak)
