Jakarta, Penababel.web.id — Setiap kali Uang Kuliah Tunggal (UKT) melonjak, rakyat selalu melempar pertanyaan klise: *"Kapan kuliah gratis bisa berjalan?"* Namun, jawaban dari pemangku kebijakan kerap berputar-putar pada alasan klasik: *"Anggaran negara terbatas."*
Padahal, jika melirik ke luar negeri, Kuba yang diblokade selama 60 tahun saja mampu menggratiskan pendidikan. Begitu pula dengan Argentina dan Jerman. Mengapa Indonesia kalah?
Praktisi Hukum, Akademisi, sekaligus Ketua Umum PWRI, Dr. Suriyanto, Pd., SH., MH., M.Kn, membedah secara tajam ilusi "ketidakmampuan" finansial negara dalam menjamin pendidikan bangsa.
Menurut Dr. Suriyanto, fakta di lapangan berbicara sangat jelas. Di Kuba, sekolah dari dasar hingga jenjang S3, asrama, hingga buku teks diberikan secara gratis. Kuncinya sederhana: Negara menganggap pendidikan sebagai urat nadi, bukan beban APBN.
Di Indonesia, realisasinya berbanding terbalik. Alokasi APBN murni untuk pendidikan yang langsung menyentuh ruang kelas dinilai sangat minim.
"Negara jangan munafik. Sebenarnya kita bukan miskin, kita hanya salah memprioritaskan. Buktinya, proyek IKN senilai Rp466 triliun ada, kereta cepat Rp100 triliun sanggup, dan korupsi ribuan triliun terjadi. Tapi begitu giliran menyekolahkan anak bangsa, negara bilang 'nanti dulu'. Ada apa dengan negara ini?," kritik Dr. Suriyanto.
Secara matematis, hitung-hitungannya sangat masuk akal :
-Jumlah Mahasiswa Aktif:$\approx$ 9 juta anak.
-Subsidi per Anak:Rp20 juta / tahun.
-Total Kebutuhan:Rp180 Triliun.
Angka Rp180 triliun tersebut setara dengan satu tahun subsidi energi yang justru 80% dinikmati orang kaya, atau hampir setara dengan nilai kerugian korupsi tahun 2024 yang mencapai Rp237 triliun. Jadi, masalahnya bukan tidak ada uang, melainkan anggarannya habis dipakai untuk urusan lain, proyek mangkrak, hingga menjadi bahan "bancakan".
Kuba memang memiliki sistem otoriter tanpa kampus swasta, dosen berstatus PNS, dan kebebasan yang dibatasi. Indonesia tidak perlu meniru mentah-mentah sistem tersebut.
" Kita tetap harus jadi Indonesia. Model kita adalah: GRATIS, BERMUTU, BERDAULAT," tegasnya.
Langkah konkret yang ditawarkan adalah menghentikan dongeng "gratis untuk semua". Fokus utama harus diarahkan pada 40% masyarakat kelas bawah dan anak tidak mampu yang berprestasi.
Rekomendasi Bedah Skema Pendidikan :
-Naikkan KIP Kuliah: Tingkatkan anggarannya hingga 3 kali lipat, bukan malah dipotong setiap tahun.
-Evaluasi Kuota PTN-BH: Wajibkan kuota 20% kursi gratis dan diawasi ketat agar kursi "jalur miskin" tidak diperjualbelikan kepada anak pejabat.
-Hapus Sistem UKT Liberal: Kembalikan konsep subsidi silang sejati. Si kaya bayar mahal, si miskin nol rupiah.
Membebaskan biaya kuliah tanpa syarat adalah tindakan bunuh diri anggaran. Oleh karena itu, Dr. Suriyanto menekankan tiga reformasi mendasar yang wajib dipenuhi :
1. Bersihkan Korupsi Sektor Kampus
Dana BOPTN, dana riset, dan uang pembangunan kerap menjadi ladang basah oknum rektor dan yayasan nakal. Tata kelola internal harus dibersihkan total sebelum meminta anggaran lebih dari rakyat.
2. Muliakan Finansial Dosen
Sangat tidak logis mengharapkan profesor kelas dunia jika dosen lulusan S3 masih digaji setara UMR (kisaran Rp4 juta). Akibatnya, dosen sibuk mencari proyek sampingan ketimbang fokus pada riset bermutu.
3. Integrasi Kampus dan Industri (*Link and Match*) Negara telah gagal jika mencetak 1,5 juta sarjana menganggur. Kampus wajib terintegrasi dengan industri agar lulusan bisa langsung diserap lapangan kerja.
Berkaca dari negara lain, Jerman mampu menggratiskan kuliah dengan memotong belanja senjata. Singapura memilih jalur mahal namun menjamin gaji tinggi. Sementara Korea Selatan menggunakan skema beasiswa dan utang yang dibayar pasca-kerja.
Sedangkan model Indonesia saat ini dinilai hanya mengelabui rakyat: "Naikkan UKT, lalu beri KIP 10%."
Untuk keluar dari lingkaran ini, Indonesia memerlukan 3 Bedah Besar :
1. Bedah Anggaran: Naikkan anggaran pendidikan hingga 7% dari PDB.
2. Bedah Korupsi: Pangkas habis segala bentuk kebocoran anggaran.
3. Bedah Mental: Negara harus memiliki rasa malu jika ada anak pintar yang tidak bisa kuliah karena faktor biaya.
"Kuliah gratis itu bukan utopia. Itu adalah pilihan politik. Mau atau tidak. Jika negara lebih sanggup membangun stadion ketimbang mendidik warganya, itu artinya negara bukan tidak mampu, melainkan tidak mau. Jangan sampai pada tahun 2045, Bonus Demografi yang kita banggakan justru berisi jutaan sarjana berijazah mahal yang nasibnya tetap menjadi buruh dan pengangguran," pungkasnya.
