Peninjauan dilakukan sebagai langkah memastikan kawasan tangkap nelayan tetap terlindungi dari aktivitas penambangan yang berpotensi mengganggu mata pencaharian masyarakat pesisir.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kasat Polairud Polres Bangka Selatan IPTU Mulia Renaldi, personel Satgas Tricakti, Tim Khusus PT Timah, Ketua HNSI Bangka Selatan, serta Wastam PT Timah.
Koordinator HNSI Bangka Belitung, Mustafa, menegaskan bahwa penambang maupun pemilik ponton tidak diperbolehkan beroperasi di zona tangkap nelayan demi menjaga kondusivitas di wilayah pesisir.
Menurutnya, pesisir Baher merupakan salah satu daerah tangkap nelayan yang harus dijaga agar aktivitas penangkapan ikan dapat berlangsung tanpa gangguan.
“Kami ingin memastikan di zona tangkap nelayan tidak ada aktivitas penambangan yang berpotensi mengganggu aktivitas nelayan pesisir,” ujar Mustafa.
Ia berharap nelayan dan penambang dapat saling menghormati ruang aktivitas masing-masing sehingga situasi di wilayah pesisir Baher dan Sukadamai tetap aman serta kondusif.
Sementara itu, Kasat Polairud Polres Bangka Selatan, IPTU Mulia Renaldi, meminta seluruh pemilik ponton menghentikan sementara aktivitas penambangan di lokasi tersebut.
Ia menegaskan, aktivitas penambangan baru dapat dilakukan setelah seluruh persyaratan dan legalitas dari PT Timah dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
“Bagi pemilik ponton di wilayah pesisir Baher agar menghentikan aktivitas penambangan terlebih dahulu. Bila terjadi aktivitas berulang, kami akan melakukan tindakan tegas. Silakan lengkapi legalitas dari PT Timah dahulu sebelum menambang,” tegas Mulia.
Tim gabungan bersama unsur terkait akan terus melakukan pengawasan di kawasan pesisir guna memastikan tidak terjadi pelanggaran yang berpotensi memicu konflik maupun mengganggu aktivitas nelayan. (Rilis).
