JAKARTA, Penababel.web.id — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Belitung, Vina Cristyn Ferani, S.E., S.H., menghadiri agenda audiensi strategis bersama Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemenhan RI) di Jakarta, Rabu (29/7/2026).
Pertemuan lintas sektor ini digelar guna membahas tata kelola serta dinamika pertambangan timah di Pulau Belitung. Menurunnya aktivitas pertambangan belakangan ini dinilai memberi dampak signifikan terhadap perlambatan perputaran ekonomi masyarakat lokal yang sebagian besar menggantungkan mata pencahariannya pada sektor tersebut.
Kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Resmi DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor `400.3.3.6/977/DPRD` tertanggal 28 Juli 2026. Dalam audiensi ini, Vina Cristyn Ferani hadir mendampingi jajaran DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bupati Belitung, Bupati Belitung Timur, serta Ketua DPRD Kabupaten Belitung Timur untuk memaparkan data dan kondisi faktual di wilayah masing-masing.
Dalam pemaparannya, Vina Cristyn Ferani menyampaikan sejumlah isu krusial yang dihadapi masyarakat Belitung dan Belitung Timur. Salah satu sorotan utama adalah masalah disparitas harga timah lokal yang sangat jauh dibanding harga timah dunia.
"Harga pembelian timah dari masyarakat di Belitung dan Belitung Timur saat ini sangat rendah. Terjadi disparitas harga yang terlalu jauh jika dibandingkan dengan harga timah dunia," ungkap Vina.
Selain persoalan harga, Vina juga menyoroti kuota Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang dinilai belum optimal. Kuota RKAB yang disetujui saat ini tergolong sangat kecil dan berada jauh di bawah potensi riil kandungan timah yang dimiliki Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Guna mengurai persoalan tersebut, Ketua DPRD Belitung berharap adanya penyesuaian dan peningkatan kuota RKAB Timah dari pemerintah pusat. Peningkatan kuota ini diharapkan memberi keleluasaan bagi PT Timah Tbk untuk menyerap dan membeli hasil tambang masyarakat melalui mitra-mitra resminya. Langkah ini juga diyakini dapat menekan risiko penyelundupan timah serta mencegah potensi kehilangan penerimaan negara dan daerah.
"Kondisi pertambangan timah saat ini tidak hanya berdampak pada regulasi dan tata kelola semata, tetapi berimbas langsung pada daya beli dan kesejahteraan masyarakat Belitung. Kita tidak bisa menutup mata bahwa perekonomian daerah saat ini mengalami kontraksi akibat lesunya sektor pertambangan. Oleh karena itu, koordinasi dengan Kemenhan RI ini merupakan upaya nyata kita bersama untuk mencari jalan keluar yang solutif, legal, dan aman bagi keberlanjutan ekonomi daerah serta ketahanan ekonomi nasional," tegas Vina.
Lebih lanjut, ia mendorong hadirnya skema tata kelola niaga timah yang adil dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat lokal.
"Kami memohon adanya tata kelola niaga timah yang menjamin kepastian rakyat Bangka Belitung saat ikut menambang dan menikmati hasil kekayaan alam di tanah kelahirannya sendiri. Jangan sampai ada lagi rakyat kami yang harus berhadapan dengan proses hukum hanya karena berikhtiar mencari nafkah untuk menghidupi keluarga dan membiayai sekolah anak-anak mereka," ujarnya.
Ia menambahkan, keterlibatan Kemenhan RI dan kementerian/lembaga terkait sangat diharapkan dapat segera melahirkan regulasi pertambangan rakyat yang tertata baik, legal, dan ramah lingkungan.
Melalui forum audiensi ini, sinergi antara Pemerintah Daerah di Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Pusat diharapkan mampu menghasilkan kebijakan strategis yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat luas tanpa mengabaikan aspek hukum dan kelestarian lingkungan.
