Lima Poin Tuntutan Utama
Dalam aksi tersebut, ALMASTER menyampaikan lima aspirasi utama yang menjadi perhatian mendesak:
1. Kawasan Hutan Lubuk Ruang Hidup Masyarakat: Menyelesaikan persoalan kawasan hutan di Kecamatan Lubuk, Kabupaten Bangka Tengah yang semakin menyempit dan bersinggungan langsung dengan ruang hidup warga.
2. Evaluasi Satuan Tugas: Meninjau ulang tugas, kewenangan, serta kinerja Satuan Pelaksana Tri Cakti dan Satgas Pengamanan Kawasan Hutan (PKH).
3. Transparansi PT Timah Tbk: Mendorong keterbukaan informasi terkait daftar mitra pertambangan serta penyebab rendahnya harga beli pasir timah dari masyarakat.
4. Hentikan Generalisasi "Penyelundupan Antar-Pulau": Meminta pihak berwenang tidak melabeli perpindahan barang antar-pulau di satu provinsi sebagai penyelundupan tanpa dasar yang akurat dan adil.
5. Kepastian Hukum RUU Perampasan Aset: Memperjelas arah dan kepastian hukum terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.
Bukan Menyerang, Melainkan Mengawasi
Ketua ALMASTER, Muhamad Zen, menegaskan aksi ini sama sekali bukan ditujukan untuk menjatuhkan atau mendiskreditkan PT TIMAH. Justru sebaliknya, kritik dan masukan disampaikan agar perusahaan dapat berjalan lebih sehat dan bermanfaat lebih luas.
"ALMASTER tidak bermaksud menyerang, mendiskreditkan, apalagi merugikan PT TIMAH. Aksi ini merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat sekaligus pelaksanaan fungsi kontrol sosial terhadap berbagai persoalan yang berkembang di lapangan."
Menurut Zen, PT TIMAH memiliki posisi sangat strategis bagi perekonomian nasional maupun daerah. Karena itu, keberlangsungan dan peningkatan kinerja perusahaan menjadi kepentingan bersama termasuk masyarakat.
Bukan Anti-Pertambangan, Tapi Pro-Tata Kelola Baik
ALMASTER juga menegaskan tidak menempatkan diri pada posisi menolak pertambangan timah. Justru sebaliknya, pertambangan telah menjadi bagian dari sejarah dan kehidupan ekonomi warga Babel. Yang didesak adalah tata kelola yang lebih sehat:
"Yang kami dorong adalah agar kegiatan pertambangan dapat berlangsung dengan tata kelola yang baik, legal, transparan, berkeadilan, memberikan kepastian kepada masyarakat, serta tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan."
Kritik terhadap perusahaan bukanlah upaya melemahkan, melainkan bagian dari fungsi pengawasan yang diperlukan demi perbaikan berkelanjutan.
Siap Dialog, Terbuka Komunikasi
ALMASTER menyatakan sangat terbuka untuk duduk bersama baik dengan jajaran PT TIMAH maupun pemerintah daerah. Perbedaan pandangan tidak harus bermusuhan, melainkan dibahas secara terbuka berdasarkan data dan peraturan yang berlaku.
"Kami ingin PT TIMAH maju, pendapatannya meningkat, kontribusinya kepada negara semakin besar, dan manfaat keberadaan perusahaan semakin dirasakan oleh masyarakat."
Zen menambahkan, program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan juga perlu ditingkatkan agar lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan menyentuh langsung masyarakat di wilayah operasional.
Kepentingan Semua Pihak Harus Berjalan Beriringan
Pada akhirnya, ALMASTER menegaskan prinsip dasarnya: bukan anti-PT TIMAH, bukan anti-pertambangan melainkan pro-kepastian hukum, pro-keadilan, dan pro-kelestarian lingkungan. Kepentingan negara, keberlangsungan perusahaan, perlindungan masyarakat penambang, serta kelestarian alam harus berjalan beriringan, bukan saling mengorbankan satu sama lain.
"Posisi ALMASTER jelas: bukan anti-PT TIMAH dan bukan anti-pertambangan. ALMASTER menempatkan diri sebagai pengawas, kontrol sosial sekaligus pihak yang mendukung PT TIMAH melalui kritik dan masukan konstruktif." (Awam Babel).
