Opini : Sanjai Saputra, Presiden Mahasiswa IAIN Sas Babel
Bangka Tengah, Penababel.web.id - Kritik ini datang dari wilayah penyumbang angka kemiskinan terbanyak di Bangka Tengah, tepatnya Kecamatan Sungaiselan. Faktanya sekarang Bangka Tengah hari ini sedang menghadapi sebuah paradoks pembangunan yang memprihatinkan. Di satu sisi, daerah ini terus dibanggakan sebagai wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah, investasi yang berjalan, serta pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Namun di sisi lain, masyarakat masih dihadapkan pada kemiskinan, konflik agraria, kerusakan lingkungan, dan ketidakpastian masa depan ruang hidup mereka.
Pertanyaannya sederhana: jika pembangunan berjalan dengan baik, mengapa persoalan masyarakat justru semakin bertambah?
Data menunjukkan bahwa ekonomi Bangka Tengah tumbuh sebesar 6,60 persen pada tahun 2025. Angka tersebut menunjukkan adanya aktivitas ekonomi yang bergerak dan terus berkembang. Namun ironisnya, pada saat yang sama tingkat kemiskinan justru meningkat menjadi 6,70 persen atau sekitar 13.710 jiwa. Fakta ini menghadirkan sebuah pertanyaan mendasar: pertumbuhan ekonomi yang selama ini dibanggakan sebenarnya dinikmati oleh siapa?
Bagi masyarakat, kesejahteraan tidak diukur dari tingginya angka pertumbuhan ekonomi yang dipresentasikan dalam forum-forum resmi. Kesejahteraan diukur dari kemampuan memenuhi kebutuhan hidup, memperoleh pekerjaan yang layak, mendapatkan akses pendidikan yang baik, serta hidup dalam lingkungan yang aman dan sehat. Ketika angka pertumbuhan naik tetapi kemiskinan juga ikut naik, maka ada sesuatu yang patut dievaluasi dalam arah pembangunan daerah.
Persoalan tersebut semakin kompleks ketika kita melihat kondisi konflik agraria dan lingkungan yang terus berulang. Penertiban tambang ilegal yang terjadi belakangan ini membuka fakta bahwa tata kelola sumber daya alam di Bangka Tengah masih menyimpan banyak persoalan. Tumpang tindih kepentingan lahan, eksploitasi lingkungan, kerusakan kawasan hutan, hingga ketergantungan masyarakat terhadap sektor pertambangan menunjukkan bahwa akar masalah belum benar-benar diselesaikan.
Yang lebih mengkhawatirkan, berbagai persoalan tersebut seolah berjalan tanpa adanya upaya penyelesaian yang menyentuh akar permasalahan. Publik terus disuguhkan berita tentang konflik yang berulang, kerusakan lingkungan yang semakin meluas, dan persoalan sosial yang tidak kunjung menemukan titik terang. Namun kehadiran pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut justru semakin sulit dirasakan oleh masyarakat.
Di sinilah kritik harus disampaikan secara terbuka. Ketika seseorang dipilih oleh rakyat untuk menduduki jabatan publik, sesungguhnya ia sedang menerima amanah untuk hadir di tengah persoalan masyarakat. Namun yang sering terjadi adalah sebaliknya. Ketika sudah duduk di kursi kekuasaan, mereka lupa untuk siapa dan untuk apa mereka dipilih. Bukannya fokus menyelesaikan berbagai masalah struktural yang selama ini membelenggu masyarakat, mereka justru menghilang dari ruang-ruang persoalan. Seolah-olah buta terhadap fakta yang setiap hari dihadapi rakyat.
Kemiskinan bukanlah persoalan yang muncul dalam semalam. Konflik agraria tidak lahir begitu saja. Kerusakan lingkungan juga bukan terjadi tanpa sebab. Semua itu merupakan persoalan struktural yang membutuhkan keberanian politik, ketegasan kebijakan, dan keberpihakan yang nyata kepada masyarakat. Sayangnya, yang sering terlihat justru minimnya langkah strategis yang mampu menjawab akar persoalan tersebut secara berkelanjutan.
Lebih jauh lagi, kondisi ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah semata. DPRD sebagai lembaga pengawas, aparat penegak hukum, serta seluruh pemangku kepentingan juga memiliki tanggung jawab yang sama. Sebab ketika kemiskinan meningkat, konflik terus berulang, dan lingkungan semakin rusak, maka yang perlu dipertanyakan bukan hanya apa yang salah dengan masyarakat, melainkan apa yang sedang dilakukan oleh mereka yang diberi kewenangan untuk mengurus daerah ini.
Bangka Tengah membutuhkan lebih dari sekadar seremoni, pencitraan, dan narasi keberhasilan pembangunan. Bangka Tengah membutuhkan kepemimpinan yang berani hadir di tengah masalah. Kepemimpinan yang tidak takut melihat kenyataan, tidak sibuk merayakan statistik, dan tidak menunggu persoalan menjadi krisis yang lebih besar sebelum bertindak.
Sebab sejarah tidak akan mengingat berapa banyak pidato yang pernah disampaikan atau berapa banyak baliho yang pernah dipasang. Sejarah akan mengingat apakah para pemimpin hari ini benar-benar hadir ketika rakyat membutuhkan mereka.
Saya menanyakan posisi Pemerintah daerah sekarang, kalian dimana?.
