Bangka, penababel.web.id - Fungsi pers sebagai pilar keempat demokrasi dan alat kontrol sosial tampaknya belum sepenuhnya dipahami oleh sebagian pimpinan organisasi profesi di Kabupaten Bangka. Alih-alih mendapat jawaban substantif terkait carut-marut pendangkalan Muara Air Kantung (Jeliti) Sungailiat yang menyengsarakan nelayan, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Bangka justru mendapat tudingan miring.
Upaya konfirmasi resmi yang dilayangkan SMSI Bangka kepada Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Bangka, Lukman, pada Rabu (10/6/2026), berujung polemik. Lukman menolak memberikan klarifikasi dan malah menuduh SMSI Bangka berusaha melakukan adu domba serta menyebut organisasi pers ini "salah kamar".
Perkara ini bermula saat SMSI Bangka berupaya mengurai benang kusut sengketa pendangkalan Muara Jeliti yang tak kunjung usai, meski pemerintah telah berulang kali turun tangan. Dampak nyata dari mandeknya penyelesaian ini dirasakan langsung oleh ratusan nelayan lokal yang kesulitan melaut.
Guna menjaga keberimbangan berita (cover both sides), SMSI Bangka mengirimkan surat resmi kepada Lukman selaku Ketua HNSI Bangka. Langkah ini diambil atas arahan langsung dari Ketua HNSI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Himma Olivia (Ahim), yang meminta agar SMSI melakukan klarifikasi langsung ke tingkat daerah terkait dinamika di Muara Jeliti.
Namun, respons tertulis yang diterima SMSI Bangka dari Lukman dinilai di luar nalar sehat penggiat media dan mencederai etika komunikasi publik. Dalam pesan klarifikasinya, Lukman menyatakan:
"Maaf dak tertrik untuk hadir. Kami tidak mau di adu domba. Kami tetap bepikir realistis bukan matreliastis."
Pernyataan tersebut memicu tanda tanya besar. Pasalnya, SMSI Bangka menegaskan tidak pernah mengundang atau meminta kehadiran fisik Lukman, melainkan hanya meminta jawaban tertulis atau konfirmasi atas fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Tudingan "materialistis" yang dilontarkan juga dinilai tendensius tanpa dasar yang jelas.
Terkait tuduhan adu domba, penelusuran tim investigasi di lapangan menunjukkan fakta sebaliknya. Jauh sebelum SMSI Bangka melayangkan surat klarifikasi, internal HNSI di Bangka diketahui sudah lama terpecah menjadi dua kelompok yang saling berseberangan pandangan, khususnya dalam menyikapi penanganan pedangkalan kantung Muara Jeliti.
Sikap defensif yang ditunjukkan Ketua HNSI Bangka ini menimbulkan spekulasi di kalangan penggiat kontrol sosial, apakah institusi yang seharusnya menaungi nasib nelayan tersebut kini justru diduga dimanfaatkan demi kepentingan kelompok atau pribadi tertentu.
Hingga berita ini diturunkan, SMSI Bangka menyayangkan buruknya cara berkomunikasi seorang pemimpin organisasi publik. Padahal, transparansi informasi sangat dibutuhkan agar nasib para nelayan di Muara Air Kantung tidak terus-menerus menjadi korban dari konflik kepentingan yang tidak berkesudahan. (TIM)
