Mentok, penababel.web.id - Polemik aktivitas tambang timah di perairan Kelurahan Keranggan, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat kembali mencuat. Kali ini, sejumlah warga mengeluhkan sikap seorang oknum Ketua RW 02 Kelurahan Keranggan, Yulia yang diduga kerap melaporkan serta mengunggah aktivitas tambang warga ke media sosial.
Keluhan tersebut bahkan disebut telah disampaikan warga kepada pihak kelurahan karena dianggap menimbulkan keresahan di tengah masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari sektor tambang rakyat.
Menurut keterangan beberapa warga yang enggan disebutkan namanya, oknum RW Yulia, yang juga diketahui berstatus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Bangka Barat, diduga sering mendokumentasikan dan mempublikasikan aktivitas tambang di perairan Keranggan melalui akun media sosial pribadinya.
"Harusnya sebagai RW bisa lebih bijak dan melihat kondisi masyarakat. Banyak warga yang menggantungkan hidup dari aktivitas tambang. Kami merasa seolah-olah selalu diawasi dan dilaporkan," ujar salah seorang warga.
Warga mempertanyakan sikap oknum RW tersebut yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat yang sedang berupaya mencari nafkah. Mereka berharap adanya komunikasi yang lebih baik antara perangkat lingkungan dan warga agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
"Kalau beliau punya penghasilan tetap dari jabatannya sebagai RW dan PPPK, kami yang tidak punya pekerjaan tetap ini mau makan apa kalau tidak bekerja. Kami hanya berusaha mencari nafkah untuk keluarga," ungkap warga lainnya.
Kekecewaan warga disebut semakin meningkat. Bahkan, menurut sejumlah sumber, masyarakat Keranggan berencana menggelar pertemuan guna membahas langkah-langkah yang akan diambil terhadap kepemimpinan oknum RW tersebut.
Beberapa warga mengaku tengah menggagas mosi tidak percaya terhadap oknum RW, Yulia karena dinilai tidak lagi mewakili aspirasi dan kepentingan sebagian masyarakat di wilayahnya.
"Jika kondisi ini terus berlanjut dan tidak ada penyelesaian, kami akan menyampaikan mosi tidak percaya secara resmi kepada pihak terkait. Kami ingin pemimpin lingkungan yang mampu menjadi pengayom dan menjembatani kepentingan warga, bukan malah menimbulkan polemik," ujar salah satu warga.
Meski demikian, rencana tersebut masih sebatas wacana dan pembahasan internal masyarakat. Warga berharap pihak kelurahan dapat memfasilitasi dialog antara masyarakat dan perangkat lingkungan guna mencari solusi terbaik sehingga situasi tetap kondusif.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari oknum RW terkait berbagai tudingan yang disampaikan oleh sejumlah warga tersebut.
(Tim)
