BANGKA BARAT, Penababel.web.id – Tim Gabungan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bangka Barat turun langsung ke kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Kampak, Desa Jebus, Kecamatan Jebus, Jumat (6/11/2026), guna melakukan pengecekan sekaligus menyampaikan imbauan tegas terkait aktivitas pertambangan di kawasan perairan mangrove.
Tim gabungan tersebut melibatkan unsur Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Polres Bangka Barat, TNI, TNI Angkatan Laut, Satpol PP, pemerintah kecamatan, Dinas Lingkungan Hidup, serta sejumlah instansi terkait lainnya.
Kegiatan diawali dengan apel persiapan di Kantor Camat Jebus yang dipimpin Asisten I Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Sekitar pukul 09.30 WIB, rombongan kemudian bergerak menuju titik aktivitas pertambangan di kawasan DAS Kampak untuk melakukan pengecekan secara langsung.
Dari hasil pengecekan di lapangan, tim gabungan masih menemukan sejumlah ponton yang bersandar di kawasan tersebut. Namun, seluruh ponton yang ditemukan saat pemeriksaan dilaporkan dalam kondisi tidak beroperasi.
Dalam kesempatan itu, Asisten I Pemerintah Kabupaten Bangka Barat menyampaikan imbauan kepada masyarakat dan para penambang agar tidak lagi melakukan aktivitas pertambangan di kawasan perairan mangrove DAS Kampak.
Pasalnya, kondisi lingkungan di sekitar kawasan tersebut telah mengalami kerusakan akibat aktivitas pertambangan. Karena itu, diperlukan langkah bersama untuk mencegah kerusakan lingkungan semakin meluas.
Tim Gabungan Forkopimda juga menegaskan adanya kesepakatan bersama untuk menghentikan seluruh aktivitas pertambangan di kawasan tersebut demi menjaga kelestarian ekosistem mangrove dan aliran sungai.
Kapolres Bangka Barat AKBP Helen Simanjuntak, S.H., S.I.K., M.H., melalui Kasi Humas IPTU Yos Sudarso menyampaikan bahwa keterlibatan Polres Bangka Barat merupakan bentuk dukungan terhadap langkah terpadu Forkopimda dalam menjaga lingkungan dan memastikan kawasan DAS Kampak terlindungi dari aktivitas pertambangan.
“Melalui sinergi Tim Gabungan Forkopimda, kita ingin memastikan bahwa kawasan DAS Kampak tetap terjaga. Kerusakan lingkungan yang sudah terjadi jangan sampai semakin meluas. Karena itu, diperlukan komitmen bersama untuk menghentikan aktivitas pertambangan di kawasan tersebut,” ujarnya.
Ia juga mengajak masyarakat mendukung kesepakatan bersama tersebut serta tidak kembali melakukan aktivitas pertambangan di kawasan mangrove.
“Menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau aparat, tetapi tanggung jawab kita bersama. Polres Bangka Barat mengajak seluruh masyarakat untuk ikut menjaga kelestarian mangrove DAS Kampak demi keberlangsungan lingkungan dan kehidupan generasi mendatang,” tambahnya.
Pengawasan Berkelanjutan Jadi Ujian Keseriusan
Meski sejumlah ponton ditemukan tidak beroperasi saat pengecekan, pekerjaan rumah Forkopimda Bangka Barat belum selesai.
Publik tentu berharap kesepakatan penghentian aktivitas pertambangan tersebut tidak berhenti sebatas imbauan dan kegiatan pengecekan lapangan.
Pengawasan berkelanjutan menjadi hal penting untuk memastikan tidak ada aktivitas pertambangan yang kembali berlangsung setelah tim gabungan meninggalkan lokasi.
Terlebih, kawasan DAS Kampak memiliki keterkaitan dengan keberlangsungan ekosistem mangrove dan sumber penghidupan masyarakat pesisir, khususnya nelayan.
Kini, masyarakat menunggu pembuktian komitmen pemerintah dan aparat penegak hukum. Bukan hanya memastikan ponton berhenti beroperasi saat dilakukan pengecekan, tetapi juga memastikan kawasan tersebut benar-benar terlindungi dalam jangka panjang.
DAS Kampak harus diselamatkan. Jangan sampai kesepakatan hari ini hanya menjadi janji yang kembali terlupakan esok hari. (Humas/Reza Erdiansyah, SH).
