Bangka Barat, Penababel.web.id - Polres Bangka Barat mendalami dugaan indikasi permainan terstruktur dalam distribusi pupuk bersubsidi setelah ditemukan selisih harga yang signifikan di lapangan.
Pupuk subsidi yang seharusnya dijual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) sekitar Rp 90.000 per karung, justru ditemukan beredar hingga Rp 280.000 per karung. Selisih mencapai Rp 190.000 ini dinilai tidak wajar dan menjadi perhatian aparat kepolisian.
Kapolres Bangka Barat, Pradana Aditya Nugraha, mengatakan pihaknya tengah menelusuri kemungkinan adanya pola distribusi yang tidak sesuai dengan ketentuan.
“Selisih harga ini cukup besar. Kami dalami apakah ini terjadi karena faktor individu atau ada indikasi pola yang lebih terstruktur,” ujar Pradana, Rabu (8/4/2026).
Kasus ini terungkap setelah aparat menghentikan sebuah truk bermuatan pupuk bersubsidi di Jalan Raya Mentok–Pangkalpinang, Pal 1, Kelurahan Sungai Baru, Mentok. Sopir berinisial YN (32) telah ditetapkan sebagai tersangka.
Dari hasil penyelidikan awal, pupuk tersebut diduga tidak disalurkan melalui mekanisme resmi yang berbasis Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).
Padahal, secara sistem, distribusi pupuk subsidi telah diatur berjenjang mulai dari produsen, distributor, hingga pengecer dan kelompok tani. Penyaluran juga didukung sistem digital seperti RDKK, e-PUBER, dan e-verval untuk memastikan ketepatan sasaran.
Data menunjukkan, alokasi pupuk subsidi tahun 2026 di sejumlah kecamatan mencapai puluhan hingga ratusan ribu kilogram. Di Kecamatan Tempilang, misalnya, distribusi pupuk urea mencapai lebih dari 38 ribu kilogram dan NPK lebih dari 115 ribu kilogram.
Dengan selisih harga mencapai Rp 190.000 per karung, potensi keuntungan dari distribusi yang tidak sesuai ketentuan dapat mencapai puluhan juta rupiah dalam satu kali pengiriman.
Kondisi ini dinilai berpotensi memicu praktik penyimpangan yang tidak bersifat sporadis, tetapi dapat berulang jika terdapat celah dalam pengawasan distribusi.
Polres Bangka Barat menegaskan akan memperkuat pemantauan di seluruh ini, termasuk berkoordinasi dengan penyuluh pertanian dan kelompok tani guna memastikan pupuk subsidi digunakan sesuai peruntukannya.
“Kami akan telusuri hingga ke akar, agar distribusi pupuk subsidi benar-benar tepat sasaran dan tidak merugikan petani,” tandasnya.
