Bangka, penababel.web.id - Menjamurnya aktivitas pertambangan timah menggunakan Ponton Isap Produksi (PIP) dan Kapal Isap Produksi (KIP) baik di bawah bendera Mitra PT Timah Tbk maupun swasta kini berbuntut panjang. Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Bangka membongkar adanya kejanggalan masif terkait pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang digunakan para pelaku tambang tersebut. Rabu,(17/6)
Berdasarkan investigasi mendalam SMSI Bangka di lapangan, ratusan ponton yang beroperasi secara masif di kawasan Muara Air Kantung, Jeliti, Sungailiat, Kabupaten Bangka, diduga kuat bertahan hidup menggunakan BBM bersubsidi jenis solar yang dikeruk dari hak-hak masyarakat.
Kejanggalan ini semakin terang benderang saat cuaca buruk melanda. Berdasarkan arahan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), para nelayan di pesisir Bangka yang berhadapan langsung dengan laut lepas diimbau untuk tidak melaut akibat gelombang besar angin barat.
Ironisnya, meski aktivitas nelayan lumpuh, jatah solar subsidi khusus nelayan di sejumlah SPBU dan pangkalan khusus kedapatan tetap terkuras habis hingga belasan dan puluhan ton.
"Ke mana solar para nelayan itu mengalir jika mereka tidak melaut? Informasi dari masyarakat mengindikasikan adanya dugaan perdagangan gelap, di mana solar subsidi nelayan dialihkan secara masif kepada para penambang di seputaran Kabupaten Bangka," ungkap tim investigasi SMSI Bangka.
Penelusuran di Muara Jeliti menunjukkan jumlah aktivitas penambangan menggunakan PIP telah melampaui prediksi, yakni mencapai seratus unit lebih. Secara kalkulasi ekonomi, satu ponton rata-rata membutuhkan 40 hingga 60 liter solar per hari untuk operasional.
Jika para penambang menggunakan BBM industri non-subsidi resmi, biaya operasional dipastikan membengkak dan memangkas keuntungan mereka. Hal inilah yang memperkuat dugaan adanya ketergantungan sistematis terhadap solar subsidi yang dikumpulkan oleh para pengepul dari berbagai SPBU di Kabupaten Bangka.
Menyikapi temuan ini, SMSI Bangka secara resmi meminta pihak berwajib untuk segera menyelidiki perdagangan masif BBM subsidi yang seharusnya diprioritaskan bagi rakyat kecil dan nelayan ini.
SMSI Bangka juga mendesak manajemen PT Timah Tbk untuk memperketat pengawasan terhadap pengadaan bahan bakar bagi CV Mitra yang bernaung di bawah IUP PT Timah. Perusahaan plat merah tersebut diminta memberikan peringatan keras (warning) agar seluruh mitranya mematuhi regulasi dengan wajib menggunakan BBM industri.
Sinyalemen di lapangan menunjukkan pengawasan yang berjalan selama ini diduga hanya formalitas di atas kertas. Bahkan, muncul indikasi adanya dugaan 'main mata' antara oknum-oknum tertentu, mitra, hingga oknum aparat hukum yang kabarnya ikut membekingi aktivitas pengerukan hasil bumi ini.
Dampak dari karut-marut sistem kemitraan ini mulai memicu konflik sosial-ekonomi. Berdasarkan data lapangan, hampir 70 persen pekerja dan pelaku aktivitas penambangan tersebut disinyalir bukan merupakan warga lokal, melainkan kaum pendatang, sehingga tidak memberikan dampak kesejahteraan langsung bagi masyarakat pesisir sekitar.
Saat ini, Polda Kepulauan Bangka Belitung diketahui sedang gencar melakukan penindakan terhadap para pelaku pengerit dan penyalahgunaan BBM subsidi. SMSI Bangka meminta jajaran Kepolisian Resor (Polres) Bangka tidak menutup mata dan segera turun ke lapangan untuk menindaklanjuti temuan yang sudah berlangsung bertahun-tahun ini.
Hingga berita ini diturunkan, verifikasi dan konfirmasi lebih lanjut masih terus diupayakan kepada pihak PT Timah Tbk dan aparat kepolisian setempat guna memastikan langkah hukum konkret terhadap praktik yang merugikan keuangan negara dan hak masyarakat nelayan tersebut. (Tim SMSI Bangka).
