Ratusan warga terlihat berkumpul dalam aksi penyampaian aspirasi yang berlangsung pada Kamis (18/6). Mereka menegaskan bahwa perjuangan ini bukan semata-mata soal aktivitas tambang, melainkan tentang hak hidup masyarakat yang selama ini menggantungkan penghasilan dari sektor tersebut.
Bagi warga, kasus pembakaran fasilitas tambang yang terjadi sebelumnya tidak boleh dibiarkan tanpa kejelasan. Mereka meminta aparat penegak hukum segera mengungkap pelaku serta pihak yang bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan.
Namun di balik tuntutan hukum tersebut, tersimpan persoalan yang lebih mendasar, yakni kebutuhan masyarakat untuk bekerja dan menghidupi keluarga mereka.
"Kami hanya ingin ada kepastian. Masyarakat ingin bekerja secara legal dan mencari makan untuk keluarga. Jangan sampai kami terus menunggu tanpa ada kejelasan," ujar salah satu perwakilan warga di lokasi aksi.
Warga menilai berbagai pertemuan dan mediasi yang telah dilakukan sejauh ini belum menghasilkan solusi nyata. Sementara itu, kondisi ekonomi masyarakat semakin tertekan akibat terhentinya aktivitas yang selama ini menjadi sumber penghasilan mereka.
Masyarakat meminta PT Timah, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum untuk segera duduk bersama mencari jalan keluar yang adil. Menurut mereka, masyarakat lokal yang selama ini hidup berdampingan dengan kawasan tambang harus mendapatkan perhatian dan ruang untuk memperoleh manfaat ekonomi secara legal.
Dalam aksi tersebut, warga juga menyampaikan bahwa apabila tidak ada kepastian dalam waktu dekat, mereka akan mempertimbangkan langkah-langkah lanjutan sebagai bentuk perjuangan memperjuangkan hak hidup dan kesejahteraan masyarakat desa.
Pengamat sosial menilai persoalan seperti ini tidak cukup diselesaikan hanya dengan pendekatan keamanan. Dibutuhkan dialog terbuka yang mengutamakan kepentingan masyarakat sekitar, sehingga konflik tidak terus berlarut dan menimbulkan gesekan yang lebih besar di lapangan.
Kini harapan masyarakat tertuju kepada seluruh pihak terkait agar segera menghadirkan solusi yang berkeadilan. Sebab bagi warga lingkar tambang, persoalan ini bukan sekadar soal lahan atau izin, melainkan tentang keberlangsungan hidup keluarga mereka sehari-hari. (Redaksi).
