Penulis : Belfa Alkhab, ST, Satrio dan Tim
Tempilang, Penababel.web.id – Hari Nelayan Nasional yang jatuh pada 6 April seharusnya menjadi penanda penghormatan dalam sebuah jeda untuk mengingat bahwa di balik setiap ikan yang sampai ke meja makan, ada tangan-tangan kasar yang melawan gelombang, ada mata yang membaca arah angin dan ada hidup yang digantungkan pada laut yang tak pernah sepenuhnya ramah.
Namun di Tempilang, hari itu datang tidak sebagai perayaan. Ia datang sebagai cermin, cermin yang memantulkan wajah laut yang mulai berubah. Cermin yang memperlihatkan nelayan yang tetap bertahan, meski ruang hidupnya perlahan menyempit.
Cermin yang menunjukkan satu ironi besar ketika laut yang menjadi sumber kehidupan justru diperebutkan oleh kepentingan yang tidak selalu berpihak pada kehidupan itu sendiri.
Di Pantai Pasir Kuning, ombak masih berderu seperti biasa. Namun kehidupan di atasnya tidak lagi berjalan seperti biasa.
Speed boat masih berlabuh, ponton masih bekerja, aktivitas tambang masih berlangsung.
Di tengah semua itu, nelayan tetap melaut.
Namun kini mereka tidak hanya mencari ikan. Mereka juga harus membaca situasi menentukan ruang mana yang masih aman, mana yang sudah terganggu dan mana yang perlahan berubah menjadi wilayah yang tidak lagi bersahabat.
Laut yang dulu luas kini terasa sempit bukan karena ukurannya berubah tetapi karena ruangnya terbagi.
Di balik aktivitas yang tampak di permukaan, ada satu persoalan yang lebih terluka, namun dampaknya jauh lebih dalam dengan dugaan maraknya penyelundupan timah.
Timah yang diangkat dari laut tidak semuanya tercatat, tidak semuanya masuk dalam sistem resmi, tidak semuanya menjadi bagian dari laporan produksi perusahaan. Di situlah masalah menjadi semakin kompleks.
Karena ketika timah tidak masuk dalam laporan resmi, baik kepada perusahaan seperti PT Timah maupun kepada mitra sah seperti CV, maka yang terjadi bukan hanya pelanggaran administratif, Melainkan hilangnya kontrol, hilangnya pengawasan, hilangnya tanggung jawab dan pada akhirnya, yang hilang adalah keadilan bagi mereka yang terdampak.
Nelayan menjadi korban dari sistem yang berjalan tanpa transparansi. Mereka menanggung dampak lingkungan. Mereka merasakan penurunan hasil tangkapan. Namun mereka tidak pernah menjadi bagian dari keuntungan yang dihasilkan.
Dalam konteks inilah, suara Wakil Ketua HNSI DPC Kabupaten Bangka Barat, Reza Erdiasyah, S.H., menemukan relevansinya yang paling kuat.
Apa yang ia sampaikan pada Hari Nelayan tidak berhenti pada ucapan selamat.
Ia menjadi refleksi.
“Di Hari Nelayan Nasional ini, mari kita tingkatkan kepedulian terhadap kesejahteraan nelayan dan ekosistem laut kita. Selamat Hari Nelayan!” jelasnya.
Namun di Tempilang, kalimat itu terasa seperti sebuah tuntutan moral karena kepedulian yang dimaksud tidak bisa berhenti pada kata-kata.
Ia harus hadir dalam kebijakan, dalam pengawasan dan dalam keberanian untuk menindak.
Ia juga menegaskan visi yang lebih luas.
“Mengarungi ombak demi kelangsungan pangan. Di mana laut adalah masa depan, dan nelayan adalah penggeraknya. Mari dukung nelayan lokal untuk Indonesia yang lebih kuat. Jaya selalu nelayan Indonesia.” tambahnya.
Sebagai seorang intelektual dan visioner, dirinya melihat bahwa persoalan nelayan bukanlah persoalan sektoral melainkan persoalan sistemik.
Sistem yang tidak transparan termasuk dalam praktik penyelundupan akan selalu melahirkan ketimpangan.
Dalam banyak diskursus pembangunan, nelayan sering disebut sebagai pahlawan pangan. Namun dalam praktiknya, mereka justru sering menjadi korban yang tidak pernah tercatat.
Ketika laut tercemar, mereka yang pertama merasakan. Ketika ruang tangkap terganggu, mereka yang pertama kehilangan.
Namun ketika keuntungan dihasilkan, mereka sering kali tidak terlihat.
Penyelundupan timah memperparah kondisi ini karena aktivitas tersebut tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga menghilangkan potensi kontribusi yang seharusnya bisa dikembalikan kepada masyarakat melalui mekanisme resmi.
Tidak ada laporan.
Tidak ada pajak yang jelas.
Tidak ada tanggung jawab sosial yang terukur.
Di situlah nelayan benar-benar ditinggalkan.
Baidi: Suara Lapangan yang Menguatkan Realitas
Apa yang disampaikan oleh Reza diperkuat oleh suara dari lapangan oleh Baidi, tokoh nelayan yang melihat langsung bagaimana realitas ini terjadi setiap hari.
“Kalau aktivitas ini tidak jelas arahnya, kalau tidak masuk laporan resmi, lalu siapa yang bertanggung jawab?” ujarnya.
Nada suaranya tidak hanya mengandung kekecewaan. Ia mengandung kegelisahan.
“Kami ini yang merasakan dampaknya. Tapi kami tidak pernah tahu siapa yang harus kami tanya,” lanjutnya.
Baidi menegaskan bahwa nelayan tidak menolak pembangunan, mereka tidak menolak tambang namun mereka menolak ketidakjelasan.
“Kalau ini resmi, harus jelas. Kalau tidak resmi, harus dihentikan. Jangan dibiarkan seperti sekarang,” tegasnya.
Reza Erdiansyah, dalam posisinya sebagai bagian dari HNSI, juga menyampaikan keprihatinannya terhadap tata kelola yang ada.
Ia menilai bahwa perusahaan besar seperti PT Timah memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa aktivitas pertambangan berjalan sesuai dengan prinsip keberlanjutan.
Namun realitas di lapangan menunjukkan adanya celah.
Celah dalam pengawasan.
Celah dalam koordinasi.
Celah dalam keberpihakan.
“Kita menyayangkan jika ada aktivitas yang tidak terkelola dengan baik, apalagi sampai merugikan nelayan,” ungkapnya dalam refleksi yang disampaikan kepada tim.
Ia menekankan bahwa sudah saatnya ada manajemen yang lebih berpihak, yakni :
Berpihak kepada nelayan.
Berpihak kepada lingkungan.
Berpihak kepada pariwisata.
Dan berpihak kepada keseimbangan sosial.
Salah satu poin yang disoroti secara tajam adalah peran tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.
Dalam banyak kasus, CSR sering kali hadir sebagai program simbolik.
Ada kegiatan.
Ada dokumentasi.
Namun dampaknya tidak selalu dirasakan secara nyata oleh masyarakat yang terdampak langsung. Reza menegaskan bahwa hal ini harus berubah.
“Program CSR harus benar-benar menyentuh masyarakat yang terdampak langsung. Terutama nelayan yang setiap hari berhadapan dengan dampak aktivitas tambang,” ujarnya.
Ia menyarankan agar PT Timah meningkatkan kewajiban CSR dengan pendekatan yang lebih konkret.
Bukan hanya bantuan sesaat.
Tetapi program berkelanjutan.
Seperti penguatan ekonomi nelayan, pemulihan ekosistem laut dan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat.
“Kalau laut diambil manfaatnya, maka masyarakat pesisir juga harus mendapatkan manfaatnya. Itu prinsip keadilan,” tegasnya.
Apa yang terjadi di Tempilang hari ini adalah potret dari dilema yang lebih besar.
Bagaimana menyeimbangkan antara eksploitasi sumber daya dan keberlanjutan?
Bagaimana memastikan bahwa pembangunan tidak mengorbankan mereka yang paling dekat dengan sumber daya tersebut?
Bagaimana memastikan bahwa keuntungan tidak hanya dinikmati oleh segelintir pihak, sementara kerugian ditanggung oleh banyak orang?
Pertanyaan-pertanyaan ini tidak mudah dijawab.
Namun satu hal yang pasti tanpa transparansi dan tanpa keberpihakan, keadilan tidak akan pernah tercapai.
Hari Nelayan di Tempilang tahun ini meninggalkan satu pesan yang sangat jelas bahwa nelayan tidak membutuhkan simpati tapi mereka membutuhkan keadilan, mereka tidak membutuhkan slogan, mereka membutuhkan tindakan.
Seperti yang disampaikan Reza Erdiansyah.
“Laut adalah masa depan, dan nelayan adalah penggeraknya,” tutupnya.
Namun masa depan itu tidak akan datang jika laut terus dieksploitasi tanpa kendali.
Nelayan tidak akan bisa menjadi penggerak jika mereka terus didorong ke pinggir.
Di Pantai Pasir Kuning, ombak terus datang dan pergi namun ada sesuatu yang tetap tinggal yaitu Harapan.
Harapan bahwa suatu hari nanti, laut tidak lagi menjadi ruang konflik.
Melainkan kembali menjadi ruang kehidupan.
Harapan itu, hari ini, masih menunggu untuk diwujudkan.
